Jakarta, Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) membuka kolaborasi dalam peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan konektivitas lebih dari 500 lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah.
Hal ini diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam keterangannya terkait kunjungan Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA untuk Daya Saing dan Pertukaran Pengetahuan Abdulla Nasser Lootah di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta.
“Kami harus menghubungkan 500 kota/kabupaten dan bahkan pemerintahan di Jakarta dari hampir 50–70 lembaga, dan itulah tantangannya,” kata Menkomdigi.
Meutya menjelaskan, Kementerian Kemunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan restrukturisasi dengan membentuk Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, unit kerja baru yang fokus pada percepatan layanan pemerintahan digital. axl parfum
Dalam hal ini, Indonesia bisa belajar dari pengalaman UEA yang berhasil melakukan transformasi digital pemerintahan secara masif.
“Saya rasa akan baik untuk saling berdiskusi karena (sektor digital di UEA) telah banyak berkembang. Di Indonesia tantangannya sangat besar dengan 280 juta penduduk, kita masih memiliki kesenjangan 50 juta yang belum memiliki akses. Jadi, sekali lagi, itulah tantangan ketika bermigrasi sepenuhnya ke layanan digital,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menutup kesenjangan digital meski tantangan besar masih ada.
“Kami percaya bahwa itu bukan hanya suatu keharusan, negara harus bermigrasi karena masyarakat menginginkannya dan pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tegas Menkomdigi.
Sementara itu, Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA, Abdulla Nasser Lootah, menuturkan bahwa negaranya sudah lama menjalankan Zero Bureaucracy, sebuah inisiatif nasional sejak tahun 1990-an untuk merancang ulang proses layanan pemerintah menuju sistem e-government.
“Kami mencapai era digital di mana melihat kendaraan digital seperti UEA Pass yang saat ini dimiliki semua orang di UEA. Kami juga memiliki UAE Wallet, dompet digital tempat anda dapat menyimpan dokumen dan layanan aktif dengan aman,” jelasnya.
Selain kerja sama layanan pemerintahan digital, kedua negara juga meluncurkan Indonesia and UAE Government Experience Exchange Forum dengan salah satu agenda besarnya adalah mencetak 10 juta talenta digital coder dalam tiga tahun ke depan.
“Ketika kami melihat Indonesia dengan ukuran sebesar itu (populasi penduduk), kami tidak bisa menawarkan satu juta atau lima juta coder. Kami bilang, mari kita mulai dengan 10 juta dan kami siap melakukannya,” tandas Abdulla Nasser Lootah.