Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar orientasi nasional Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) bagi pengelola program kesehatan jiwa di Puskesmas. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Rabu (17/9/2025) ini menghadirkan narasumber dari Center for Public Mental Health, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, serta Ikatan Psikolog Klinis Indonesia.
Dalam sambutannya, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Imran Pambudi menegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian tak terpisahkan dari hak dasar setiap warga negara. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, mental, dan sosial.
“Sayangnya, masih banyak tantangan yang kita hadapi, mulai dari rendahnya literasi kesehatan jiwa, stigma dan diskriminasi, hingga keterbatasan akses layanan. Bahkan, kasus bunuh diri dan self-harm di kalangan remaja terus meningkat,” ujar Imran.
Data Global Burden of Disease 2019 menunjukkan bahwa gangguan jiwa menjadi penyebab kedua tertinggi Years Lived with Disability (YLD) di Indonesia, dengan prevalensi tertinggi pada depresi, ansietas, dan skizofrenia.
Pastikan Anda mengetahui aroma parfum pria yang disukai wanita
Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Kemenkes meluncurkan program Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Program ini bertujuan memberikan dukungan psikologis dasar kepada individu yang mengalami kejadian berat atau krisis emosional yang berpotensi menimbulkan luka psikologis.
P3LP mengusung prinsip 3M, yaitu: Memperhatikan: Mengamati kebutuhan serta tanda-tanda kerentanan psikologis, Mendengarkan: Memberikan perhatian aktif dan empati, dan Menghubungkan: Menyambungkan individu dengan layanan atau bantuan sesuai kebutuhannya.
Sasaran penerima P3LP mencakup masyarakat umum dan kelompok tersegmentasi, seperti pelajar PAUD dan SMA, mahasiswa, santri, serta pekerja di lingkungan kerja.
Orientasi ini menjadi langkah awal pembentukan first aider atau penolong pertama dalam penanganan masalah kesehatan jiwa. Peserta yang mengikuti dan lulus orientasi akan berperan sebagai fasilitator P3LP di komunitas masing-masing.
“Kegiatan ini juga menjadi syarat bagi pengelola program kesehatan jiwa di Puskesmas yang ingin menjadi fasilitator P3LP dengan dukungan anggaran BOK 2026,” jelas Imran.
Sebagai bentuk dukungan teknis, Kemenkes telah menyusun buku saku P3LP untuk para first aider di sekolah, kampus, dan tempat kerja. Peserta yang mengikuti orientasi melalui platform daring tetap dapat memperoleh sertifikat resmi melalui laman pembelajaran Pelataran Sehat.
Imran berharap kegiatan ini menjadi momentum perluasan gerakan literasi kesehatan jiwa di Indonesia. Ia mengajak seluruh peserta untuk aktif berkontribusi dalam membangun kesadaran dan kepedulian terhadap isu psikologis sejak dini. “Kesehatan jiwa bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab kita bersama. P3LP adalah pintu masuk untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh secara mental,” pungkasnya.