Banyuwangi, Pemerintah melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Kementerian Sosial mulai menguji coba skema baru penargetan bantuan sosial (bansos) berbasis digital public infrastructure di Banyuwangi, Jawa Timur. Uji coba ini menandai langkah reformasi perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan transparan.
Principal Govtech Expert DEN, Rahmat Danu Andika, menjelaskan bahwa mekanisme baru ini membuka kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk mendaftar secara langsung, tanpa melalui perantara. Data mereka kemudian akan diverifikasi menggunakan basis data kependudukan, rekening, hingga biometrik. “Siapapun yang merasa membutuhkan bisa datang mendaftar. Nanti datanya akan kita cek dengan berbagai sumber. Harapannya, mereka yang sebenarnya mampu akan enggan mendaftar, sementara keluarga yang selama ini tidak pernah tersentuh bantuan bisa ikut terdata,” ujar Rahmat di Banyuwangi, Rabu (17/9/2025).
Menurut Rahmat, hasil uji coba akan sangat bervariasi. Dari 100 keluarga penerima lama Program Keluarga Harapan (PKH), bisa saja hanya 70 yang kembali mendaftar. Namun di luar itu, diperkirakan ada ratusan keluarga baru yang selama ini tidak tercatat dalam program bansos.
Fokus Uji Coba
Rahmat menekankan bahwa uji coba ini tidak akan langsung memengaruhi penyaluran bansos tahun 2025, melainkan untuk mematangkan formula penargetan. Checkpoint evaluasi dijadwalkan pada akhir November, sementara proyeksi hasil awal diharapkan bisa dilihat pada Desember. “Tujuan utama piloting ini adalah mengukur apakah formula otomatisasi penargetan bisa dibuat. Kalau berhasil, skema ini berpotensi diterapkan secara nasional, bukan hanya untuk PKH, tapi juga untuk berbagai subsidi seperti LPG maupun BBM,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar memahami bahwa ini masih tahap uji coba. “Kalau hasilnya belum keluar, artinya penetapan penerima bansos tetap menggunakan mekanisme lama. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tambahnya.
Reformasi Perlindungan Sosial
Rahmat menyebut, reformasi ini merupakan bagian dari agenda besar transformasi pelayanan publik melalui digital public infrastructure. Sistem baru diharapkan mampu menekan salah sasaran bansos yang selama ini masih tinggi, serta memastikan subsidi tepat diterima masyarakat miskin. “Subsidi energi nilainya mencapai Rp500 triliun per tahun. Maka penting untuk memastikan penerimanya benar-benar tepat sasaran. Skema baru ini juga diharapkan meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat,” tegasnya.
Selain memanfaatkan data kependudukan dan administrasi, uji coba juga melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga tokoh setempat untuk membangun kepercayaan publik.
Sekilas tentang aroma parfum pria yang disukai wanita
Rahmat menilai, kepemimpinan daerah Banyuwangi yang proaktif menjadi contoh ownership reformasi perlindungan sosial di lapangan. “Inisiatif dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa perubahan ini lahir dari kebutuhan bersama, bukan sekadar instruksi pusat,” pungkasnya.