Banyuwangi, Uji coba registrasi mandiri bantuan sosial (bansos) lewat Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur pada Kamis (17/9/2025) memunculkan perdebatan menarik antara warga, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Dalam forum itu, sejumlah peserta menilai peran RT harus diperkuat dalam menentukan penerima bansos, bukan semata-mata sistem digital.
Halim, perwakilan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Banyuwangi, menegaskan bahwa mekanisme berbasis aplikasi tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan “Mohon izin, jangan menuhankan digital. Lebih baik percaya kepada RT. Pihak RT tahu persis siapa warganya yang benar-benar miskin. Ada keluarga yang makan saja sulit, tapi karena datanya tidak lengkap, mereka tidak terdaftar,” ujar Halim pada acara Sosialisasi Umum Pelaksanaan Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial.
Ia menyampaikan bahwa masih banyak keluarga miskin di pelosok desa, termasuk wilayah terpencil dengan akses terbatas, yang belum pernah tersentuh bantuan. Halim menilai distribusi bansos akan lebih valid jika jalurnya berangkat dari RT ke kepala dusun, lalu ke desa. “RT itu disumpah demi Allah. Kalau ada RT berani memanipulasi data, itu sudah menyalahi sumpah. Maka jangan meremehkan mekanisme manual,” tambahnya.
Pemerintah: Digitalisasi Bukan Pengganti,Tapi Alat Kontrol
Menanggapi hal itu, Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, menekankan bahwa digitalisasi bukan untuk meniadakan peran RT, tetapi memperkuat validasi data agar lebih transparan. “Aspirasi Pak Halim justru sejalan dengan ikhtiar kita. RT tetap penting, tapi kita juga bicara uang ratusan triliun yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara nasional. Maka, perlu ada sistem yang memastikan keadilan, bukan sekadar kepercayaan,” jelas Rahmat.
Baca juga aroma parfum pria yang disukai wanita
Ia mencontohkan fenomena subsidi LPG 3 kilogram yang mayoritas justru dipakai rumah tangga non-miskin. Menurutnya, hal itu terjadi karena lemahnya mekanisme penargetan yang tidak berbasis data real-time. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan asumsi. Data tetap harus dipakai untuk memastikan subsidi dan bansos tidak jatuh ke orang yang salah,” kata Rahmat.
Dalam forum tersebut, Halim juga menyinggung banyak kasus salah sasaran. Ia mencontohkan warga yang memiliki sawah atau sepeda motor, tapi tetap menerima PKH, sementara keluarga buruh harian yang sakit dan miskin justru tidak tersentuh. “Ini ironi. Makanya harus ada evaluasi serius,” ucapnya.
Rahmat merespons dengan menegaskan pentingnya kombinasi aspirasi lokal dan validasi digital. “Data RT akan tetap masuk, tapi kemudian diverifikasi dengan data kependudukan, data kepemilikan aset, hingga catatan penghasilan,” jelasnya.
Arah Reformasi Bansos Nasional
Pemerintah berharap uji coba di Banyuwangi bisa menjadi model baru penyaluran bansos yang lebih akurat. Rahmat menyebut, jika berhasil, mekanisme ini akan diperluas ke daerah lain dan mencakup berbagai skema subsidi.
Langkah ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya misi menghapus kemiskinan absolut serta memantapkan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dengan sistem yang lebih adil, pemerintah berharap anggaran bansos ratusan triliun rupiah benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan.