Jakarta, InfoPublik – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pejabat negara, maupun pegawai BUMN dan BUMD beserta keluarganya tidak berhak menerima bantuan sosial (bansos).
Hal itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, melalui keterangan resmi, Senin (15/9/2025).
Mensos mengatakan, penyisiran data penerima manfaat bansos akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat miskin dan rentan.
“Kalau memang benar selama ini mendapatkan bansos, tentu mereka-mereka ini tidak akan mendapatkan bansos lagi,” kata mensos.
Selain kelompok tersebut, lanjutnya, penerima manfaat yang terindikasi melakukan perbuatan menyimpang seperti penyalahgunaan bantuan untuk transaksi judi online juga akan dikeluarkan dari daftar penerima, meskipun memang Kemensos sementara ini memberikan kesempatan bagi para pemilik rekening yang terindikasi menyimpang untuk memverifikasi.
Sementara, kata dia, bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih memenuhi syarat, tetapi belum bisa menerima bantuan karena kendala teknis, seperti tidak memiliki rekening, maka Kemensos menyiapkan skema buka rekening kolektif (burekol).
“Pada triwulan II kemarin ada exclusion error, mereka seharusnya menerima tapi belum punya rekening. Karena itu pada triwulan III (Juli Agustus September) ini bansos akan disalurkan secara bersamaan,” ujarnya.
Dia menegaskan, dasar penetapan penerima bansos mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ikuti tentang aroma parfum pria yang disukai wanita
Adapun pemutakhiran data bisa dilakukan melalui jalur formal Kemensos dan pemerintah daerah, maupun jalur partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
“Dalam hal ini kami juga terus melatih operator dinas sosial hingga tingkat desa agar proses verifikasi lebih akurat,” katanya.
Selain itu, Kemensos mencatat penyaluran Bantuan Sosial (bansos) triwulan III hingga 15 September 2025 sudah lebih dari 75 persen.
Gus Ipul sapaan Saifullah Yusuf merinci dari kuota 18.277.083 KPM sembako, sudah tersalur ke 13.687.433 KPM atau 75,89 persen.
Sedangkan dari 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH), sudah tersalur 7.443.448 KPM atau 74,43 persen.
“Per 15 September, bansos sembako atau BPNT tersalur 75,89 persen, PKH 74,43 persen,” tegasnya.
Selain sembako dan PKH, Kemensos juga menyalurkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Bantuan ini menyasar 96,8 juta peserta dengan anggaran lebih dari Rp48 triliun.